Administrasi Pembangunan

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Administrasi pembangunan adalah segala usaha yang dilakukan oleh suatu negara/ pemerintah dalam rangka untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan pada aspek-aspek kehidupan.

Pengertian Administrasi Pembangunan menurut Sondang P Siagian adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Tujuan dan Fungsi Administrasi Pembangunan

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo ada empat fungsi utama administrasi pembangunan, diantaranya adalah:

1. Kepemimpinan Administratif

• Kepemimpinan Inovatif
• Administrator Pembangunan

2. Pendayagunaan Kelembagaan 

Organisasi-organisasi pemerintah diupayakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan.

3. Pendayagunaan Kepegawaian

• Pengadaan
• Pembinaan
• Pendidikan dan Latihan

4. Pendayagunaan Ketatalaksanaan

Bila dihubungkan dengan organisasi maka disebut dengan masalah organisasi dantatalaksana, termasuk prosedur dan tata kerja.

Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan

Secara umum ada dua fungsi administrasi pembangunan, yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi di bidang Pembangunan. Kedua fungsi ini saling berhubungan dan saling melengkapi dalam proses pembuatan kebijakan.

Jadi, di sini ada dua poin penting yang harus dibedakan, yaitu Administrasi Bagi Pembangunan dan Pembangunan di Bidang Administrasi. Berikut penjelasan singkatnya:

1. Administrasi Bagi Pembangunan

Dalam hal ini, Administrasi bagi pembangunan memiliki arti bahwa kegiatan administrasi dilakukan dari dan untuk pembangunan. Dalam pelaksanaannya umumnya menggunakan pendekatan manajemen karena akan berhubungan dengan manajemen pembangunan, yang mencakup:

• Perencanaan Pembangunan
• Pengerahan Sumber Daya
• Penganggaran

2. Pembangunan Administrasi

Berkaitan dengan pembaharuan administrasi sebagai tindak lanjut dari pembangunan administrasi, adalah adanya perubahan birokrasi dengan unsur:

• Birokrasi harus bisa mendorong partisipasi masyarakat.
• Birokrasi seharusnya tidak berpihak kepada yang kuat, namun lebih berorientasi kepada yang kurang berdaya.
• Birokrasi berperan dalam mengarahkan dan memberdayakan masyarakat.
• Birokrasi seharusnya terbukan dan bertanggungjawab.